Anies Pernah Membangkang Instruksi Presiden, Masihkah Layak Menjadi Gubernur?

Menteri merupakan pembantu presiden. Perintah-perintah dari presiden wajib dilaksanakan oleh para menteri. Ingat saat Jokowi dengan tegasnya memerintahkan agar kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan? Jajaran kementrian di bawah Jokowi langsung melaksanakannya, tidak takut dengan tekanan asing.

Bagaimana dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan? Jelas sekali Jokowi menaruh harapan besar terhadap Anies. Nama Anies di bidang pendidikan begitu penting sehingga Jokowi memintanya untuk menjadi Menteri. Tapi apa yang terjadi?

Pendidikan di Indonesia tidak banyak berubah semenjak Anies menjadi Menteri. Harapan Jokowi kepada Anies pun hilang, Kemendikbud gagal mencapai target yang dicanangkan Jokowi. Bahkan Kemendikbud jaman Anies pernah salah hitung anggaran hingga 23 Trilyun!

Jadi Menteri Saja Begini, Bagaimana Kalau Sudah Gubernur?

Anies Baswedan pernah membangkang secara langsung instruksi dari presiden. Jokowi pernah mengintruksikan para menteri untuk tidak pergi keluar Jakarta dari tanggal 26 hingga 29 Juli. Hal ini dikarenakan akan ada sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri.

Anies malah hadir dalam kegiatan pembukaan jumpa, bhakti dan gembira (Jumbara) Nasional VIII Palang Merah Remaja (PMR) di Bukit Perkemahan Balocci Tonasa I, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bukankah ini mengabaikan instruksi langsung dari presiden?

Di perusahaan biasa saja pembangkangan seperti ini sudah kurang ajar, apalagi bila posisi Anies yang saat itu masih menteri di pemerintahan? Ngapain coba hadir acara sampai ke Sulawesi Selatan? Ada tiga menteri yang diundang, tapi hanya Anies yang berani datang kesana mengabaikan instruksi Jokowi untuk tidak keluar Jakarta.

Hebat bukan? Anies sebagai bawahan presiden Jokowi mampu membangkang, apalagi bila menjadi Gubernur. Malahan nanti Anies bisa membangkang juga dari progam pemerintah pusat. Contoh paling jelas adalah peraturan yang melarang DP rumah sampai 0 persen.

Gubernur Bank Indonesia sendiri mengklarifikasi bahwa tidak boleh DP rumah itu 0 persen.

“Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan),” ujar Agus di kantornya di Jakarta

Agus menyatakan bahwa sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Pasalnya, kalau rencana itu dilakukan, akan memperoleh teguran dari otoritas. Bila instruksi presiden saja berani dia lawan, apalagi yang lain? Bisa-bisa Anies ngotot membuat rumah dengan DP nol persen, melawan peraturan dengan dalih menolong rakyat.


DP nol persen bukan berarti cicilan langsung hilang. Ngapain coba kalau orang yang tidak mampu, bisa membeli sebuah rumah langsung karena tidak perlu DP. Setelah satu bulan orangnya lari karena tidak bayar cicilan. Setelah itu cari rumah baru lagi, kan DP nol persen? Tidak rugi apa-apa.

Sudah bisa dilihat progam Anies ini ngaco dan tidak logis. Peraturan saja tidak dibaca, jangan-jangan kalau tidak dibahas saat debat Anies akan melakukan progam ini. Setelah itu baru ditegus Bang Indonesia karena menyalahi peraturan. Seharusnya membaca peraturan dulu baru membuat progam, bukannya terbalik, jalankan progam dulu baru membaca peraturan.

Dosa terberat Anies adalah kementriannya pernah salah hitung angggaran sebesar 23 Trilyun. Salah hitung itu biasa, namanya juga manusia. Tapi kalau salah hitung hingga 23 Trilyun itu sudah kurang ajar. Anggaran yang salah hitung tersebut merupakan anggaran untuk guru tersertifikasi.

Kemendikbud salah mencatat jumlah guru tersertifikasi, padahal harusnya data kemendikbud itu yang paling akurat soal guru. Pantesan Anies sering salah data saat debat. Anies tidak mengecek dengan akurat data yang dipakainya, menyebabkan kelebihan anggaran sebesar 23 trilyun.

Coba kalau hal tersebut tidak ditemukan, 23 Trilyun lenyap tanpa sisa. Bila kementrian sendiri saja sulit untuk diurus, apalagi mengurus Jakarta? Tugas sebagai Gubernur Jakarta lebih berat dibanding seorang menteri. Sebuah kementrian fokus terhadap satu bidang, sedangkan Gubernur akan menghadapi hampir semua bidang dari pendidikan hingga banjir di daerahnya.

Bila Anies tidak becus soal anggaran saat di Kemendikbud, bagaimana jadinya kalau dia menjadi Gubernur? Bisa-bisa anggaran pokir yang tidak jelas bisa diloloskan Anies karena tidak mengeceknya dengan cermat. Tentu saja ini sangat berbahaya, itu semua duit lho bukan daun.

Anies yang dulu dikenal santun sekarang sudah menunjukkan sifat sebenarnya. Tidak peduli data yang dipakai salah yang penting bisa menyerang Ahok. Kata-katanya mungkin santun, tapi sangat licik bila diartikan. Masihkan kita yakin akan Calon Gubernur semacam ini? (17/02/2017)

Sumber