Merdeka.com - Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, kini menjadi tempat bersantai yang cukup dinikmati sebagian warga Jakarta. Namun, fasilitas parkir yang disediakan dengan sistem meter membuat warga mengeluh karena tarif yang dibebankan Rp 2.000 per jam.
Alhasil, warga memilih parkir di luar parkir resmi. Menanggapi keluhan warga, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan sistem parkir meter akan diubah menjadi sistem palang (Gate).
"Saya udah minta dishub diubah aja, kalau itu kan dicopot-copotin nih, parkir meter jalan satu jalan, kita ubah pakai gate pengamanan gampang, satu jalur," ujar Ahok, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Ahok juga mendengar kabar yang mengatakan kendaraan yang warga parkirkan di luar lahan resmi dimanfaatkan preman-preman untuk mengelola. Dia geram, dan meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dien Emmawati segera bertindak.
"Bu Dien segera turun. Karena dia (preman) merasa gubernur kalah, udah hilang gubernur. Saya masih gubernur sampe tujuh Oktober, masih lima bulan," ujarnya.
"Mereka kurang ajar saja. Preman, dia pikir saya sudah enggak bisa tindak dia. Makanya saya mau minta kepolisian tindak. Dia merasa kita sudah bukan gubernur lagi kan," tegas Ahok.
Sebelumnya, warga enggan menilai parkir meter yang diterapkan pemprov terlalu mahal. "Mesin parkir masih ada dan masih bisa, cuma warga pada enggak mau, soalnya kan mahal, hitungannya perjam," ujar Indra (19) juru parkir di Kalijodo.
"Makanya orang mendingan pada parkir biasa, murah juga kok kita tarifnya enggak mahal, dibanding mesin parkir perjam 2 ribu," tambahnya.
Nantinya uang parkir tersebut akan diberikan kepada pihak pengelola RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat. "Ini uangnya ntar disetorin ke pengelola, kita kan juga ini bukan parkir liar, kita ini hitungannya kerja juga," ucapnya. [lia]
Alhasil, warga memilih parkir di luar parkir resmi. Menanggapi keluhan warga, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan sistem parkir meter akan diubah menjadi sistem palang (Gate).
"Saya udah minta dishub diubah aja, kalau itu kan dicopot-copotin nih, parkir meter jalan satu jalan, kita ubah pakai gate pengamanan gampang, satu jalur," ujar Ahok, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Ahok juga mendengar kabar yang mengatakan kendaraan yang warga parkirkan di luar lahan resmi dimanfaatkan preman-preman untuk mengelola. Dia geram, dan meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dien Emmawati segera bertindak.
"Bu Dien segera turun. Karena dia (preman) merasa gubernur kalah, udah hilang gubernur. Saya masih gubernur sampe tujuh Oktober, masih lima bulan," ujarnya.
"Mereka kurang ajar saja. Preman, dia pikir saya sudah enggak bisa tindak dia. Makanya saya mau minta kepolisian tindak. Dia merasa kita sudah bukan gubernur lagi kan," tegas Ahok.
Sebelumnya, warga enggan menilai parkir meter yang diterapkan pemprov terlalu mahal. "Mesin parkir masih ada dan masih bisa, cuma warga pada enggak mau, soalnya kan mahal, hitungannya perjam," ujar Indra (19) juru parkir di Kalijodo.
"Makanya orang mendingan pada parkir biasa, murah juga kok kita tarifnya enggak mahal, dibanding mesin parkir perjam 2 ribu," tambahnya.
Nantinya uang parkir tersebut akan diberikan kepada pihak pengelola RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat. "Ini uangnya ntar disetorin ke pengelola, kita kan juga ini bukan parkir liar, kita ini hitungannya kerja juga," ucapnya. [lia]
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean. 
No comments:
Post a Comment