Ngotot Tolak Reklamasi,Sandi Ajak Pemerintah Pusat Perang?

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Unomenyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tak akan pernah merestui reklamasi di teluk utara ibu kota.

Pernyataan Sandi seperti tantangan terbuka kepada pemerintah pusat yang terus memuluskan jalan megaproyek kontroversial tersebut.

Sandiaga: Kami Memutuskan Hentikan Reklamasi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menganggap wajar genderang perang terhadap pemerintah pusat didengungkan Sandi. Pasalnya, posisi Anies-Sandi saat ini sedang terjepit.

"Di satu sisi ditekan pendukungnya di Pilgub untuk membatalkan reklamasi, di lain sisi tidak berdaya menahan pemerintah pusat," ujar Arbi kepada Rakyat Merdeka.

Ini Pesan Sandiaga untuk Para Bos Reklamasi

Seperti diketahui, pemerintah pusat beberapa waktu lalu mencabut moratorium pembangunan pulau reklamasi. Menkomaritim Luhut Panjaitan pun berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan reklamasi Teluk Jakarta.

Menurutnya, dalam kondisi ini ada tiga kubu bersengketa. Pertama pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan pengusaha.

Di polemik ini, pusat sejalan dengan pengusaha dan Pemprov DKI berkehendak menggagalkan sebagaimana tertuang dalam janji kampanye lalu.

"Mereka (Anies-Sandi) sedang mencari jalan keluar, jalan pelarian dari keterjepitan," pungkasnya.

Arbi menganalisa, Anies-Sandi mendapatkan dukungan kelompok Islam-radikal semasa kampanye dan berkehendak agar reklamasi dibatalkan. Namun, dalam lingkup NKRI, pemerintah daerah tidak bisa memaksa kehendak pemerintah pusat.

"Bisa saja pendukung Anies-Sandi turun ke jalan lagi, berdemo. Tapi pemerintah juga punya Undang-Undang Ormas. Jadi pemenangnya tetap pusat," katanya. (rakyatmerdeka)

sumber